Disini akan dijabarkan KUHPer bagian buku I tentang orang dan contoh pasal-pasalnya :

I. Buku I tentang Orang
Mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian dan hilangnya hak keperdataan. Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

(Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

BUKU KESATU

ORANG

BAB I

MENIKMATI DAN KEHILANGAN HAK KEWARGAAN

(Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan

Tionghoa)

Pasal 1

Menikmati hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan.

Pasal 2

Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali

kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak

pernah ada.

Pasal 3

Tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak-

hak kewargaan.

BAB II

AKTA-AKTA CATATAN SIPIL

(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan

Tionghoa)

BAGIAN 1

Daftar Catatan Sipil Pada Umumnya

Pasal 4

Tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 10 Ketentuan-ketentuan Umum Perundang-

undangan di Indonesia, maka bagi golongan Eropa di seluruh Indonesia ada daftar kelahiran,

daftar lapor kawin, daftar izin kawin, daftar perkawinan dan perceraian, dan daftar kematian.

Pegawai yang ditugaskan menyelenggarakan daftar-daftar tersebut, dinamakan Pegawai Catatan

Sipil.

Pasal 5

Presiden, setelah mendengar Mahkamah Agung menentukan dengan peraturan tersendiri,

tempat dan cara menyelenggarakan daftar-daftar tersebut, demikian pula cara menyusun akta-akta dan syarat-syarat yang harus diperhatikan. Dalam peraturan itu harus dicantumkan juga

 hukuman-hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran oleh Pegawai Catatan Sipil, sejauh hal

itu belum atau tidak akan diatur dengan ketentuan undang-undang hukum pidana.

BAGIAN 2

Nama, Perubahan Nama, dan Perubahan Nama Depan

Pasal 5a

Anak sah, dan juga anak tidak sah namun yang diakui oleh bapaknya, memakai nama

keturunan bapaknya.

Pasal 5b

Anak-anak tidak sah yang tidak diakui oleh bapaknya, memakai nama keturunan ibunya.

Pasal 6

Tak seorang pun diperbolehkan mengganti nama keturunannya, atau menambahkan nama lain

pada namanya tanpa izin Presiden. Barang siapa nama tidak dikenal keturunan atau nama

depannya, diperbolehkan mengambil suatu nama keturunan atau nama depan, asalkan dengan

izin Presiden. 

Pasal 7

Permohonan izin untuk itu tidak dapat dikabulkan sebelum habis jangka waktu empat bulan,

terhitung mulai hari pemberitaan permohonan itu dalam Berita Negara.

  Pasal 8

Selama jangka waktu tersebut dalam pasal yang lalu, pihak-pihak yang berkepentingan

diperbolehkan mengemukakan kepada Presiden, dengan surat permohonan, dasar-dasar yang

mereka anggap menjadi keberatan untuk menentang permohonan tersebut.

Pasal 9

Bila dalam hal yang dimaksud dalam alinea pertama Pasal 6 permohonan itu dikabulkan, maka

surat penetapannya harus disampaikan kepada pegawai catatan sipil di tempat tinggal si

pemohon, pegawai mana harus menuliskannya dalam buku daftar yang sedang berjalan, dan

membuat catatan tentang hal itu pada margin akta kelahiran si pemohon. 

Surat penetapan yang diberikan berkenaan dengan dikabulkannya permohonan yang diajukan

menurut alinea kedua Pasal 6, dibukukan dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan di

tempat tinggal yang bersangkutan dan dalam ha! termaksud Pasal 43 alinea pertama Reglemen

tentang Catatan Sipil untuk Golongan Eropa, dicatat pula pada margin akta kelahiran.

Jika suatu permohonan tidak dikabulkan seperti yang dimaksud dalam alinea yang lalu, maka

Presiden dapat memberikan suatu nama keturunan atau nama depan kepada yang

berkepentingan. Surat penetapan mi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal yang lalu. 

Pasal 10

Diperolehnya suatu nama sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam keempat pasal yang lalu,

sekali-kali tidak boleh diajukan sebagal bukti adanya hubungan sanak saudara.

Pasal 11

Tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depan atau menambahkan nama depan

pada namanya, tanpa izin Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permohonan untuk itu,

setelah mendengar jawaban Kejaksaan. 

Pasal 12

Bila Pengadilan Negeri mengizinkan penggantian atau penambahan nama depan, maka surat

penetapannya harus disampaikan kepada Pegawai Catatan Sipil tempat tinggal si pemohon,

dan pegawai itu harus membukukannya dalam daftar yang sedang berjalan, dan mencatatnya

pula pada margin akta kelahiran. 

BAGIAN 3

Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya

(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan

Tionghoa)

Pasal 13

Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan,

digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta

yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat

menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu.

Pasal 14

Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah

hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu

Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak

yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding. 

Pasal 15

Keputusan ini hanya berlaku antara pihak-pihak yang telah memohon atau yang pernah

dipanggil.

Pasal 16

Semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan pada akta, yang telah memperoleh

kekuatan tetap, harus dibuktikan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam daftar-daftar yang sedang

berjalan segera setelah diterbitkan dan bila ada perbaikan hal itu harus diberitakan pada margin

akta yang diperbaiki, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Reglemen tentang Catatan Sipil.

Sumber   :  http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kolonial_kuh_perdata.pdf